|
Oleh apocaris_icaheca
|
Polda Papua saat ini telah mengantongi beberapa nama tersangka dalam sederet kasus yang terjadi di Papua sekitar awal bulan April 2009 ini. Mulai dari Kasus penyerangan Polsek Abepura, Pembakaran Rektorat Universitas Cendrawasih, Bentrok senjata di perbatasan PNG-INDONESIA, Penyerangan anggota Brimob di Tingginambut kabupaten Puncak Jaya serta Bentrok warga dengan aparat di Nabire polda telah mengantongi berbagai nama dan dalam tahap penyelidikan oleh pihak Polda, sedangkan bagi yang berhasil melarikan diri maka pihak Polda telah di bantu dengan pengiriman Satu Kompi Pasukan Non-Organik Briomb dari Jakarta (Mabes Brimob di Kelapa Dua) dan satu Kompi dari Makasar. Tak ketinggalan TNI AD pun telah menyiapkan Pasukannya guna mendukung Operasi Pengejaran Tersebut.Nah….!!!Sekarang yang menjadi tanda tanya adalah, Kemana Arah lainnya mereka jika Pasukan Non-Organik tersebut telah di kirim dan telah persiapkan. Apakah mereka lari ke gunung atau lari ke pantai atau apakah mereka masih berada di dalam Indonesia ataukah mereka telah melarikan diri keluar dari Indonesia….???Jika mereka telah di ketahui identitasnya maka merekalah yang harus di tangkap bukan warga sipil yang tak mengerti akan gejolak Politik dan Keamanan dalam bangsa ini, yang Terisolasi oleh Kemajuan dan perkembangan Teknologi, yang Miskin dalam beribu-ribu bahkan jutaan kucuran dana dan progaram yang di peruntukan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kecil di kampung-kampung.Berbagai desakan dari para pejabat daerah pun telah di keluarkan demi terciptannya sebuah keharmonisan hidup dan berbangsa dalam koridor NKRI, terbentuknya sebuah pemerintahan yang bersih dan terhindar dari gangguan Keamanan yang terus merongrong keutuhan NKRI ataukah desakan tersebut hanya sebagai sebuah maklumat bagi para pelaksana lembaga yudikatif agar segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut, karena masalah-masalah tersebut talah menjadi sebuah senjata yang dapat melengserkan mereka dari kedudukan dan posisi mereka saat ini sebagai seorang pejabat daerah.Wacana makar dan pengacau telah menjadi pelengkap dalam mendiskripsikan mereka yang telah tertangkap dan yang masih dalam tahap pengejaraan. “OPM adalah dalang di balik segalanya”, apakah itu benar.?? Atau apakah itu hanya sebagai sebuah penanda kebehasilan aparat keamanan dalam dalam menyelidiki siapa dalang di balik semua aksi ini, agar mereka dapat di akui sebagai lembaga yudikatif yang berkompeten dalam menyelesaikan sebuah kasus yang terjadi di Indonesia umumnya dan Papua khususnya.Over Protektif, itulah satu gambaran pandangan Pemerintah Pusat mulai dari era Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri dan SBY. Apakah yang terjadi dengan Papua sehingga ketika sebuah momen-momen Kultural, Keagamaan, Sosial, Ekonomi, Pendidikan bahkan Kriminal yang terjadi di Papua, akan sangat begitu menggemparakan bangsa Indonesia, mulai dari Sabang Sampai Maluku semua akan gempar setelah mendengar apa yang terjadi di Papua. Tak jarang itupun menjadi sebuah perbincangan hangat di dalam Indonesia baik pusat maupun daerah-daerah lainnya. Ada apa dengan Papua?, sehingga mereka begitu mengembar-gemborkan setiap kondisi yang terjadi di Papua, mulai dari sabang sampai maluku dengan hangatnya.Berbagai langkah pun mulai di lancarkan oleh pemerintah demi menjaga sebuah stabilitas di dalam Papua, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi di dalam Indonesia. Cenderung langkah Prefentif lebih di tekankan dalam penanganan setiap masalah yang terjadi di Papua. Mulai dari penambahan Pasukan, Pengiriman Pasukan atau membuka peluang bagi terciptanya konflik internal dalam kubuh orang Papua adalah beberapa cara yang telah di lakukan demi menunjukan betapa eksisnya militer di Papua. Maka hal yang akan timbul adalah “Papua Zona Rawan Konflik”. Ada apa dengan pemerintah Indonesia saat ini? Apakah mereka memang bodoh dan tak bijaksana dalam menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di Papua. Tekadang bagi kaca mata orang awam pun dapat di lihat bahwa ada sebuah hal yang tak wajar di mana ketika timbul sebuah gejolak yang terjadi di Papua maka pemerintah berserta elemen-elemennya akan bertindak Pro-Aktif terhadap permasalahan tersebut bahkan lebih Pro-Aktif di banding yang lain. Pendekatan-pendekatan Diplomasi umumnya di Pakai terlebih dahulu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Namun ketika tak menemui jalan keluar maka pendekatan militer pun di gunakan, dan umumnya pendekatan militer ini di anggap oleh pemerintah lebih efisien, lebih terarah, lebih baik dan terarah, namun di lain pihak masyarakat dan berbagi elemen-elemen yang terdapat di Papua menganggap itu sebagai sebuah langkah yang tak tepat dan lebih dekat kepada sebuah bahaya timbulnya konflik. Pro Kontra di tengah-tengah masyarakat terhadap berbagai pendekatan pun makin mencolok ketika sebuah tahapan pedekatan mulai di pakai dan mengesampingkan pedekatan yang lain baik oleh pemerintah Daerah maupun Pusat.Pemerintah pusat lebih cenderung memiliki sebuah paham terhadap permasalahan yang terjadi di Papua adalah sebuah aksi Kriminal yang di latarbelakangi oleh sebuah rasa patriotisme sesaat dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang sistem ketatanegaraan yang di pakai oleh pemerintah Indonesia. Sehingga pemerintah lebih menganggap mereka yang melakukan aksi itu hanyalah segelintir orang atau kelompok atau suku. Maka realisasi yang di tunjukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pendekatan lebih terarah kepada identitas sebuah suku atau kelompok atau golongan bukan kepada Individu yang di maksud. Sehingga hal ini mengakibatkan timbulnya sebuah pemahaman sepihak bahwa “Orang Papua dari suku A rata-rata merupakan anggota OPM atau Suku B merupakan kelompok Pemberontak atau suku C merupakan kelompok suku yang paling sering bertindak anarkis” contoh-contoh inilah yang nampak saat ini dalam kehidupan pola pikir orang Papua yang terbangun dari sebuah Stigma bahwa “A adalah ini dan B adalah itu”.Pemerintah Republik Indonesia lebih menitikberatkan penyelesaian sebuah konflik di Papau Kepada “Siapa” di banding kepada “Kenapa”. “Siapa” yang melakukaan adalah contoh pola pikir bangsa Indonesia dalam sebuah langkah penyelesaian kasus yang terjadi di Papua di bandingkan “Kenapa” sampai di lakukan. Orang Papua pada hakekatnya memiliki itikad yang baik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi cenderung muncul pola pikir oleh bangsa indonesia bahwa orang papua tak memiliki itikad baik dan selalu bertindak anarkis. Puncak dari segala rasa yang tak tertahankan dan gejolak yang terkubur terus di dalam setiap hati-hati orang papua maka itu semua di tunjukan dengan satu aksi yang cenderung berujung kepada tindak anarkis. Pemerintah dalam menyikapi hal-hal seperti ini lebih cenderung menyalahkan rakyat Papua di banding melakukan introspeksi diri, merubah sistem yang berlaku dan bersedia berdialog dengan segenap elemen-elemen kemasyarakatan yang ada di Papua.Maka satu kesimpulan yang saya ambil dari setiap kajian tertulis diatas menunjukan bahwa “Pemerintah Indonesia harus mau untuk bisa membuka diri”, “melakukan Introspeksi Diri”, “bersedia melakukan dialog dengan segenap elemen-elemen yang ada di Papua lebih khusus elemen-elemen kultural dan sosial”, “menghilangkan berabagai wacana destruktif terhadap Papua dan Orang Papua”, “mengkaji setiap kebijakan/Undang-undang/keputusan-keputusan/instruksi-intruksi bagi Papua dan permasalahannya tanpa menghilangkan hak hidup dan hak adat Orang Papua” dan ” jangan mengukur sebuah tingkat keberhasilan pembangunan dari taraf ekonomi dan sarana/Pra-sarana yang ada”.Jika kesemuanya itu di jalankan dengan baik oleh pemerintah Indonesia, maka tak perlu lagi ada pengiriman pasukan dari luar Papua dalam membantu dan menjaga stabilitas di Papua. |
